 |
| DPRD dan Pemprov Kalsel Usai Rapat Paripurna |
PAGIKALIMANTAN.MY.ID, BANJARMASIN - Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 akhirnya disetujui dengan catatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menindaklanjuti berbagai rekomendasi DPRD.
Baca Juga: ORI Kalimantan Selatan Segera Berdiri, Tegaskan Komitmen Perjuangkan Hak dan Kesejahteraan Pekerja Secara Independen
Persetujuan itu setelah disampaikannya laporan Badan Anggaran (Banggar) yang dibacakan Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel, H Kartoyo SM dalam rapat paripurna di Banjarmasin, Jumat (10/7/2026).
Dikesempatan itu Kartoyo menuturkan pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 ini tidak hanya menilai kesesuaian laporan keuangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga memastikan kebijakan anggaran memberi manfaat bagi masyarakat.
“Pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD merupakan bagian dari mekanisme checks and balances dari DPRD kepada pemerintah daerah,” ujar Kartoyo.
Baca Juga: ORI Kalimantan Selatan Segera Berdiri, Tegaskan Komitmen Perjuangkan Hak dan Kesejahteraan Pekerja Secara Independen
Politikus Partai Nasdem itu juga menegaskan bahwa Badan Anggaran menyimpulkan raperda tersebut layak disetujui dengan catatan pemerintah daerah menindaklanjuti berbagai rekomendasi DPRD.
“Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 layak untuk memperoleh persetujuan bersama guna ditetapkan menjadi Peraturan Daerah,” katanya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kalsel Hasnuryadi Sulaiman mewakili gubernur menyampaikan apresiasi kepada DPRD atas persetujuan bersama terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Baca Juga: ORI Kalimantan Selatan Segera Berdiri, Tegaskan Komitmen Perjuangkan Hak dan Kesejahteraan Pekerja Secara Independen
“Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD, yang telah memberikan persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah,” ucap Hasnuryadi membacakan pidato gubernur. (*)
