![[about]](https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhJeIoToEMEU_OP8z4dv8gJDFpvTj8aPta8yq4NBCTtZPXI1NQpe8sLRTzhWRzlF6vcobPaghuRmbm96hP62D__hLYUFjHWYbWi_EXPwGpX4rjlS8DpYPMB020Cla6Yf6Ib6QiDp6AXWhFiNV1qlxVa-4rDzgrqoXdPU9of_opsz_K6BnDeyzaincAtVDlb=s1600)
Membangun Kemandirian Kalimantan “Desentralisasi Ekonomi”
Banjarmasin, BARITO
Pembina Dewan Pengurus Pusat (DPP) Sentral Informasi Reformaso Rakyat Kalimantan (Sirkal) Prof Dr H Ismet Ahmad mengatakan pembangunan yang merata di Kalimantan akan menjadikan kemajuan ekonomi daerah secara desentralisai. Meski begitu, persentasi dana pusat untuk daerah tidak boleh turun. "Jadi dana harus semakin menaik, dan desentralisasi ekonomi untuk kemajuan daerah akan terrwujud, Inilah yang kami perjuangkan demi persatuan republik Indonesia,” ujar mantan anggota DPR RI ini dalam dialog publik bertajuk " Membangun Kemandirian Kalimantan" di Hotel Victoria pada Sabtu 24 Pebruari 2018.
Menurut mantan Sekda Prov Kalsel ini, mengembangkan sepenuhnya pembangunan di Kalimantan memang tidak bisa sekaligus. Namun dengan kesepahaman untuk memajukan Kalimantan, maka aspek pembangunan akan terpenuhi. “Jadi keinginan kami harus ada pemerataan pembangunan antara kalimantan dan pulau jawa. Agar tidak ada kesenjangan sosial,
dan kita tak bicara suku, namun bagaimana tercipta keberpihakkan pemerintah pusat terhadap daerah tertinggal,” katanya.
Ia menuturkan, banyak aspek yang harus dipenuhi pemerintah pusat agar terjadi keseimbangan dan pemerataan pembangunan di Kalimantan. “Ini lah yang menjadi perjuangan Sirkal,” katanya.
Ketua Sirkal Kalsel Samsul Daulah menyebutkan, sungguh tinggi kesenjangan pembangunan di Kalimantan. “Coba liat apakah ada jalan tol di wilayah Kalimantan. Kalau kita banding dengan di Jakarta yang memiliki 35 ruas jalan tol, kemudian di kawasan Sulawesi Selatan 3 ruas jalan tol. Lalu kita di Kalsel dan Kalimantan secara umum apakah ada jalan tol yang melebihi itu?,” paparnya.
Belum lagi kemandirian sektor ekonomi, beber Samsul, apakah bisa terwujud, dan Sirkal akan selalu mengawal perkembangan pembangunan di Kalimantan, termasuk transportasi darat seperti kereta api trans Kalimantan yang kini akan digarap pemerintah. “Para guru besar dan doktoral yang sebagai nara sumber akan memberikan masukan pemikiran bagi Sirkal untuk bisa mengawal proses pemerataan pembangunan secara merata dari tahun ke tahun,” kata Samsul Daulah didampingi Panitia Abi dan Anang Tony.
Menurut Samsul sumber kekayaan alam arus orang pribumi yang menguasai, karena itu pihaknya konsen untuk kemampuan masyarakat Kalimantan. "Ya, kami memperjuangkan agar kekayaan Kalimantan tidak pindah ke orang luar," imbuh Ketua Gerindo Kalsel ini.
Peserta melibatkan LSM, mahasiswa, OKP, legislatif dan eksekutif, tokoh masyarakat, akademisi, praktisi, dan lainnya, sekaligus peringatan Harba Sirkal ke-10.
Nara sumber dialog publik yakni Prof DR H Fedyani Syaifuddin MA (dosen UI) dengan judul Mengurai Masa Depan Banua Tantangan dan Prospek, Prof DR Ir H Ismet Achmad MSC (dosen ULM) dengan judul Rencana Perkeretaapian Kalimantan, dan DR H Hermansyah MKES (dosen UI) dengan judul Menuju Kalimantan Mandiri". (afdi)
Banjarmasin, BARITO
Pembina Dewan Pengurus Pusat (DPP) Sentral Informasi Reformaso Rakyat Kalimantan (Sirkal) Prof Dr H Ismet Ahmad mengatakan pembangunan yang merata di Kalimantan akan menjadikan kemajuan ekonomi daerah secara desentralisai. Meski begitu, persentasi dana pusat untuk daerah tidak boleh turun. "Jadi dana harus semakin menaik, dan desentralisasi ekonomi untuk kemajuan daerah akan terrwujud, Inilah yang kami perjuangkan demi persatuan republik Indonesia,” ujar mantan anggota DPR RI ini dalam dialog publik bertajuk " Membangun Kemandirian Kalimantan" di Hotel Victoria pada Sabtu 24 Pebruari 2018.
Menurut mantan Sekda Prov Kalsel ini, mengembangkan sepenuhnya pembangunan di Kalimantan memang tidak bisa sekaligus. Namun dengan kesepahaman untuk memajukan Kalimantan, maka aspek pembangunan akan terpenuhi. “Jadi keinginan kami harus ada pemerataan pembangunan antara kalimantan dan pulau jawa. Agar tidak ada kesenjangan sosial,
dan kita tak bicara suku, namun bagaimana tercipta keberpihakkan pemerintah pusat terhadap daerah tertinggal,” katanya.
Ia menuturkan, banyak aspek yang harus dipenuhi pemerintah pusat agar terjadi keseimbangan dan pemerataan pembangunan di Kalimantan. “Ini lah yang menjadi perjuangan Sirkal,” katanya.
Ketua Sirkal Kalsel Samsul Daulah menyebutkan, sungguh tinggi kesenjangan pembangunan di Kalimantan. “Coba liat apakah ada jalan tol di wilayah Kalimantan. Kalau kita banding dengan di Jakarta yang memiliki 35 ruas jalan tol, kemudian di kawasan Sulawesi Selatan 3 ruas jalan tol. Lalu kita di Kalsel dan Kalimantan secara umum apakah ada jalan tol yang melebihi itu?,” paparnya.
Belum lagi kemandirian sektor ekonomi, beber Samsul, apakah bisa terwujud, dan Sirkal akan selalu mengawal perkembangan pembangunan di Kalimantan, termasuk transportasi darat seperti kereta api trans Kalimantan yang kini akan digarap pemerintah. “Para guru besar dan doktoral yang sebagai nara sumber akan memberikan masukan pemikiran bagi Sirkal untuk bisa mengawal proses pemerataan pembangunan secara merata dari tahun ke tahun,” kata Samsul Daulah didampingi Panitia Abi dan Anang Tony.
Menurut Samsul sumber kekayaan alam arus orang pribumi yang menguasai, karena itu pihaknya konsen untuk kemampuan masyarakat Kalimantan. "Ya, kami memperjuangkan agar kekayaan Kalimantan tidak pindah ke orang luar," imbuh Ketua Gerindo Kalsel ini.
Peserta melibatkan LSM, mahasiswa, OKP, legislatif dan eksekutif, tokoh masyarakat, akademisi, praktisi, dan lainnya, sekaligus peringatan Harba Sirkal ke-10.
Nara sumber dialog publik yakni Prof DR H Fedyani Syaifuddin MA (dosen UI) dengan judul Mengurai Masa Depan Banua Tantangan dan Prospek, Prof DR Ir H Ismet Achmad MSC (dosen ULM) dengan judul Rencana Perkeretaapian Kalimantan, dan DR H Hermansyah MKES (dosen UI) dengan judul Menuju Kalimantan Mandiri". (afdi)
