Serahkan 500 JKN-KIS di Banjarmasin, BPJS Kesehatan Gandeng Baznas
Banjarmasin,
BARITO
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
(BPJS) Kesehatan Cabang Banjarmasin terus melakukan terobosan untuk
meningkatkan jumlah kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia
Sehat (JKN-KIS) di Banua.
Teranyar BPJS Kesehatan Cabang
Banjarmasin menggandeng Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) untuk memberikan 500
kartu JKN-KIS pada peserta kurang mampu di Kota Banjarmasin.
"Ini bisa menjadi solusi untuk
meningkatkan jumlah kepesertaan JKN-KIS pada masyarakat kurang mampu di Kota
Banjarmasin yang belum bisa di cover oleh Pemerintah Daerah maupun Pusat,"
ucap Kepala BPJS Kesehatan Cabang Banjarmasin M Fakhrizal, Senin (27/8/2018) di sela
penyerahan Kartu JKN-KIS pada kegiatan Launching E-Warong Suryanata di
Kecamatan Banjarmasin Tengah.
Ia bertekad ke depan kerjasama
seperti Baznas akan dikembangkan di Kota Banjarmasin, baik dengan lembaga
sosial maupun perusahaan swasta. Kerjasama ini sendiri berupa bantuan
pembayaran JKN-KIS kepada masyarakat tidak mampu.
"Untuk data penerima bantuan JKN-KIS
sendiri, lembaga sosial maupun perusahaan swasta jangan khawatir. Karena kita
akan bekerjasama dengan Dinas Sosial agar mereka yang mendapatkan subsidi Kartu
JKN-KIS memang benar-benar tepat sasaran," tuturnya.
Saat ini dari data yang pihaknya
miliki, jumlah kepesertaan JKN-KIS di Kota Banjarmasin masih mencapai 75 persen
dari jumlah penduduk. Padahal ditargetkan pada Tahun 2019 mendatang jumlah
kepesertaan JK-KIS harus tembus diangka 99 persen.
"Karena itulah kedepannya kita
akan terus berupaya menggandeng banyak pihak agar bisa bersama-sama mendorong
kepesertaan JK-KIS lebih meningkat dan sesuai harapan," ujar Fakhrizal.
Walikota Banjarmasin Ibnu Sina,
menghimbau agar perusahaan swasta di Kota Banjarmasin mempergunakan dana
sosialnya dalam membantu meningkatkan kepesertaan JKN-KIS di Kota Banjarmasin.
Dengan membantu masyarakat tidak
mampu memperoleh Kartu JKN-KIS, maka tentunya bisa membuat masyarakat kurang
mampu bisa mengakses layanan kesehatan secara berkualitas.
"Pemkot Banjarmasin tidak bisa
sendiri untuk mengover sepenuhnya masyarakat kurang mampu bisa menikmati
fasilitas kesehatan di JKN-KIS. Karena itulah kita memerlukan sektor swasta
untuk ikut berkontribusi," imbuhnya. (afdi)